Apa ini laporan tipe ABS bertarung dengan Metode Ilmiah? Entahlah....

RADAR SIDOARJO Rabu, 18 Juli 2007

BPLS: Lumpur Mungkin Berhenti
Geolog Anggap Masih "Katanya"
SIDOARJO - Badan Penanggulangan Lumpur Sidoarjo (BPLS) menyatakan bahwa semburan lumpur mulai turun, bahkan bisa berhenti. Debit lumpur dari pusat semburan turun dari sekitar 100 ribu meter kubik menjadi 80 ribu meter kubik per hari. Namun, geolog mempertanyakan hal itu karena tidak disertai metode pengukuran yang valid.

Menurut Deputi Bidang Operasional BPLS Sofyan Hadi, kemungkinan bahwa semburan lumpur bisa berhenti dalam waktu dekat sangat besar. Kondisi di pusat semburan memang terus menunjukkan kecenderungan yang positif.
"Kenapa tidak? Hal itu sangat mungkin kok," ujarnya.

Debit lumpur panas, kata Sofyan, saat ini mencapai sekitar 80 ribu meter kubik per hari. Perkiraan tersebut memang baru didasari dari pengamatan secara kasat mata. "Untuk angka pastinya, saya masih belum bisa memastikan," katanya.

Dia berharap, tren penurunan semburan akan terus berlangsung hingga beberapa waktu ke depan. Jika hal itu terjadi, bukan tidak mungkin semburan lumpur akan berhenti. "Setidaknya mengecil, seperti referensi yang terjadi di Kalanganyar, Sedati, atau yang lain," jelas Sofyan.

Selama ini, lanjut geolog dari UPN Veteran Jogja itu, masyarakat telanjur percaya bahwa lumpur baru dapat berhenti sekitar 31 tahun lagi. "Masyarakat keburu percaya tanpa berusaha untuk tahu lebih dulu awal munculnya penghitungan tersebut," jelasnya.

Sofyan menilai, perkiraan seperti itu muncul disertai sejumlah asumsi dan batasan. Batasan yang ada yaitu, cadangan lempung di dalam tanah sebanyak 1,1 miliar, semburan lumpur rata-rata seratus ribu meter kubik per hari, dan tekanan semburan konsisten pada besaran volume semburan tersebut. "Kalau kondisinya berbeda, tentu penghitungan matematikanya akan berubah. Contohnya, ya saat ini," katanya.

Meski BPLS menyatakan debit lumpur turun, kondisi tanggul cincin dan sekitarnya tetap mengkhawatirkan. Hingga kemarin (17/7), beberapa kali tanggul yang terbangun setinggi 19 meter itu mengalami overtopping.
Pagi kemarin, lumpur di kolam penampungan utama tumpah.

Juru Bicara BPLS Ahmad Zulkarnaen menyatakan bahwa secara bertahap kondisi kritis akan diminimalkan dengan terus dilakukan perbaikan sistem pengaliran lumpur ke Kali Porong. "Sekarang, itu memang masih dibahas oleh tim ahli," ujarnya.

Zulkarnaen mengakui, pembahasan masalah-masalah teknis di BPLS belum bisa cepat selesai. "Selain butuh pembahasan matang, energi kami banyak tersedot di masalah sosial," ungkapnya.

Sementara itu, geolog independen Andang Bachtiar menilai bahwa pernyataan BPLS tersebut terlalu terburu-buru. Sebab, sejak zaman Timnas (Tim Nasional) sampai BPLS, perhitungan itu hanya berdasar pada asumsi kasar.

Andang mengatakan, Timnas dan Lapindo sendiri menyebut bahwa metode untuk menentukan volume semburan adalah mengukur kecepatan aliran semburan lumpur.

Setelah diketahui kecepatan aliran semburan lumpur, tingkat keenceran
(viscositas) lumpur dan penampang kawah dapat ditentukan volumenya.
"Tapi, seharusnya itu dilakukan dengan menyebar di banyak titik.
Sementara yang dilakukan selama ini hanya pada titik yang mereka anggap (semburannya) paling tinggi," beber Andang.

Selain itu, pengukuran harus dilakukan setiap hari. "Yang jadi pertanyaan, apakah mereka melakukan pengukuran seperti itu setiap hari? Kalau saya tanya, mereka cuma bilang, katanya seperti itu. Nah, kalau cuma berdasar katanya, apa bisa itu dianggap sebagai data yang valid?" katanya.

OUCH!

As you all have know, a building metal crane dropped on a busy business streets of Jakarta and hit three passing vehicles. 

Upon reading this horrible news, my mind wandered to something else. Something that could hit many people, and I am sure one of those "honorable people" will be hit along (if it is done correctly).

My idea was this: if the inspection on this crane was done properly, this will lead to renting process of the equipment, which will then lead to inspection and certification processes for the crane structures, which will then lead to investigation to the certififying and renting companies. If the company who rent the crane, the investigation company, and the certifying company are proven to be "hiding something" then a criminal investigation shoud be implemented. Then the procurements, the users, and the owners of all companies should be investigated too, which will lead to their crane suppliers, which will then reveal if the crane is supposed to be usable or not.

If it is not supposed to be usable, then Indonesian companies will be fallen deep into the shitpile alias of "user of junks"

We have trains labbeled as "junks" when imported. Hell, we even have "professionals" labelled as "junks" when they are imported from out of borders. Now we have a falling crane that could be well a "junk" when it was operated near the proximity of a busy business street.

And that reminds me of another thing: Garbage In, Garbage Out!